MUARA BUNGO, – Pantas saja upaya pemberantasan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo sulit dilakukan. Pasalnya praktik ilegal justru diduga kuat adanya keterlibatan oknum TNI yang diduga menjadi tameng bagi pelaku.
Salah satunya terduga penadah emas terbesar di Kabupaten Bungo bernama Iker. Meski aktivitasnya telah lama beroperasi, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum terhadap yang bersangkutan.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan, Iker diduga menjalankan transaksi emas ilegal secara terang-terangan dari sebuah rumah di Lorong Berkah, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah.
Sumber berinisial F mengungkapkan, diduga ada oknum TNI yang diduga turut melindungi aktivitas ilegal tersebut. Bahkan, oknum tersebut disebut siap “pasang badan” jika sewaktu-waktu terjadi penindakan.
“Sudah jadi rahasia umum, Iker itu kuat karena ada yang membekengi. Ada oknum TNI yang bertugas di Bungo, dan juga di Jambi, dan ada juga oknum PM di wilayah Bungo yang diduga juga turut melindungi,” ujar F, Sabtu (02/05/2026).
Menurutnya, praktik penadahan emas ilegal ini bukanlah hal baru. Iker disebut telah lama berkecimpung dalam bisnis tersebut, yang diduga merupakan kelanjutan dari jaringan lama milik keluarganya.
“Bisnis ini sudah berjalan lama. Bahkan dulu ada yang sempat tersangkut hukum, tapi seolah ada yang ‘mengamankan’, sehingga jaringan ini tetap eksis dan tidak tersentuh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iker disebut memiliki jaringan distribusi yang luas dan terorganisir. Dalam sehari, ia diduga mampu menampung emas hasil PETI dalam jumlah besar, dengan nilai transaksi yang fantastis.
“Dia ini pemain besar. Dugaan adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya dari institusi TNI ini, ini tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum terhadap praktik PETI yang selama ini merusak lingkungan di Kabupaten Bungo,” ujarnya.
Dengan adanya upaya perlindungan dari oknum aparat ini, F meminta agar Polda Jambi bersama Denpom Jambi untuk turun melakukan penindakan terhadap aktifitas ilegal yang melibatkan oknum aparat tersebut.
“Kami meminta Denpom dan Polda Jambi yang turun langsung untuk melakukan penindakan. Kalau tidak gabungan saya rasa aktifitas ilegal ini sulit untuk dibasmi,” tutupnya.(Tim)
